Data Indonesia: Hak dan Kewajiban bagi Setiap Warga Negara

PITUTUR.id - Data adalah salah satu aset strategis yang dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik.

Namun, data juga merupakan sumber ancaman bagi keamanan dan kedaulatan nasional jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kontrol atas data kita sendiri dan menghormati hak-hak orang lain terkait data.

Baca Juga: Lab-Grown Meat: Inovasi Makanan Masa Depan yang Menggantikan Pembuahan Hewan Hidup

Apa itu Kedaulatan Data?

Kedaulatan data adalah hak dan kemampuan untuk menciptakan kerugian dari data itu sendiri dan mengelolanya secara adil. Data merupakan subyek pada sebuah hukum tentang struktur pemerintahan dalam suatu bangsa.

Ketika datang ke konteks kedaulatan data yang belum jelas ditentukan, maka pada umumnya yang dapat diterima adalah kedaulatan data yang mencakup perlindungan hukum & hukuman yang disediakan serta di kontrol oleh hukum negara.

Mengapa Kedaulatan Data Penting?

Kedaulatan data penting karena dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia di berbagai bidang, seperti:

Ekonomi

Data dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing industri di Indonesia. Data juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat melalui layanan digital atau bisnis online.

Sosial

Data dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan partisipasi masyarakat di Indonesia. Data juga dapat menjadi sarana untuk mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan,dan lain-lain.

Politik

Data dapat digunakan untuk meningkatkan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Data juga dapat menjadi alat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta menghindari korupsi dan nepotisme.

Bagaimana Cara Meningkatkan Kedaulatan Data?

Untuk meningkatkan kedaulatan data di Indonesia, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan data, yaitu:

Pemerintah

Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif tentang kedaulatan data di Indonesia.

Pemerintah juga harus memberikan dukungan teknis dan regulasi kepada pelaku usaha digital atau bisnis online yang menggunakan data lokal. Pemerintah juga harus menjaga kerahasiaan dan integritas data serta melindungi hak-hak pengguna data.

Pelaku usaha digital atau bisnis online

Pelaku usaha digital atau bisnis online harus menghormati hak-hak pengguna data serta menjaga kerahasiaan dan integritas data.

Pelaku usaha digital atau bisnis online juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan tentang kedaulatan data di Indonesia serta memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang tujuan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan penyebarluasan data mereka.