Sempat Viral, Sekolah Petra dan Warga Tompotika Akhiri Masalah dengan Mediasi

PITUTUR.id - Polemik yang sempat memanas antara Yayasan Perhimpunan Pengajaran Pendidikan Kristen (PPPK) Petra dengan warga Perumahan Tompotika, Manyar Surabaya, akhirnya menemukan titik terang.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berhasil memediasi kedua belah pihak setelah sebelumnya permasalahan ini viral di media sosial.

Dalam pertemuan yang dilakukan pada Senin, 5 Agustus 2024 lalu, Wali Kota Eri Cahyadi secara tegas menyatakan bahwa iuran antara warga dan pihak Petra telah terjadi selama bertahun-tahun dengan jumlah yang sama.

“Alhamdulillah dari pertemuan tadi terbukalah semuanya, yang terjadi bertahun-tahun adalah semua pihak membayar jumlah uang yang sama untuk membayar honor semua tenaga keamanan atau satpam beserta operasionalnya,” ucap Eri Cahyadi pada media.

Baca Juga: Dari Media Sosial ke Aksi Bom, Kasus HOK dan Pengaruh Propaganda Teroris Terhadap Remaja

Konflik ini bermula dari rencana kenaikan iuran keamanan yang diajukan oleh pihak RW dari yang semula Rp32 juta menjadi Rp35 juta.

Kenaikan ini bertujuan untuk menaikkan gaji para petugas keamanan yang jumlahnya mencapai 40 orang. Namun, pihak Petra keberatan dengan kenaikan tersebut hingga terjadilah kesalahpahaman.

Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Pihak Petra tidak perlu lagi membayar iuran keamanan kepada pihak RW.

Sebagai gantinya, Petra akan secara langsung mengelola keamanan di lingkungan perumahan dan melakukan perbaikan fasilitas umum.

Baca Juga: Setelah Penataan, Eri Cahyadi Jadikan Pasar Arimbi Pegirian Jadi Pusat Jual Beli Daging di Surabaya

“Yang dulu uangnya dititipkan ke RW sekarang tidak dititipkan ke RW. Petra langsung memperbaiki fasilitas umum. Contoh, seperti eceng gondok yang ada di depan yang selama ini dikerjakan oleh RW, sekarang dikerjakan oleh Petra,” Tegas Eri.

Sementara itu, pihak RW menyambut baik solusi yang telah dicapai. Ketua RW IV Kelurahan Menur Pumpungan, Lili Aldjufri Hasan, mengaku senang dengan penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan. Ia juga menegaskan bahwa pihak Petra tidak pernah memberikan iuran sebesar  Rp140 juta per bulan kepada RW, sebagaimana yang telah beredar luas di media sosial.

“Selama ini saya klarifikasi kami tidak pernah menerima uang dari Petra satu bulan 140 juta. Kan yang viral di luar kami ini menerima 140 juta itu tidak,” ujarnya.

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas di sekitar sekolah Petra, Dinas Perhubungan Kota Surabaya akan melakukan rekayasa lalu lintas. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga akan turut serta dalam perbaikan lingkungan sekitar perumahan.***