BANGKALAN, PITUTUR.id – Masyarakat Pasar Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, mendesak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Dinas Perdagangan setempat untuk segera menindak oknum-oknum yang diduga menyelewengkan pendapatan parkir di pasar tersebut.
Keluhan warga muncul akibat maraknya parkir liar yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Penyebabnya, pendapatan parkir diduga hanya dinikmati oleh segelintir orang, bukan untuk kepentingan masyarakat.
“Muspika harus tanggap dan menegur semua oknumnya. Jangan hanya diam dan tidak tahu menahu. Masyarakat juga berharap Dinas Perdagangan dapat segera mengambil tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah penyelewengan pendapatan parkir di Pasar Tanah Merah,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (15/2/2025).
Warga menegaskan, pendapatan parkir yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan daerah justru dinikmati oleh oknum tertentu.
“Dinas Perdagangan harus cepat selesaikan masalah ini, jangan sampai menabung masalah. Sudah pasarnya bermasalah, masak parkirnya juga. Kami tidak ingin lagi melihat pendapatan parkir yang seharusnya tersalurkan ke daerah untuk kepentingan masyarakat malah dinikmati oleh beberapa orang, itu dzalim namanya,” tambah warga tersebut.
Masyarakat berharap masalah ini segera ditangani, terutama mengingat masa tugas Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan yang sudah di penghujung jabatan.
“Kami berharap masalah seperti ini cepat diperhatikan, mengingat Pj Bupatinya sudah di penghujung tugas agar husnul khatimah. Agar Pasar Tanah Merah dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata warga.
Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan kepala pasar belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan masyarakat.
Namun, tekanan dari warga terus mengalir, menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pendapatan parkir di Pasar Tanah Merah.
Dengan adanya desakan ini, masyarakat berharap agar Muspika dan Dinas Perdagangan segera mengambil langkah konkret untuk mengurai masalah parkir liar dan penyelewengan dana, demi kesejahteraan bersama. (*)
