KPK Ungkap Korupsi Banpres Rp250 Miliar, DPR Kritik Efisiensi Bansos Sembako

Photo Author
- Sabtu, 13 Juli 2024 | 08:20 WIB
Ilustrasi uang bansos
Ilustrasi uang bansos

PITUTUR.id - Penggelapan dana bantuan sosial (bansos) beras kembali memunculkan sorotan tajam di tengah laporan baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi bantuan presiden (banpres) senilai Rp250 miliar.

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana besar-besaran untuk bansos tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Anggota Komisi DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menyoroti kegagalan metode bansos sembako yang dinilai belum efektif dalam penyaluran dana-dana besar tersebut.

Kejadian ini bukan hanya sekedar memunculkan kritik terhadap penanganan pandemi COVID-19, tetapi juga menggambarkan pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyaluran bantuan sosial. 

Baca Juga: Korban Judi Online Dapat Bansos, Joko Anwar: Sirkus Banget

Selly dengan tegas mengecam praktik korupsi yang merugikan dalam distribusi banpres.

"Korupsi ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan selama masa sulit seperti pandemi," kata Selly pada Rabu, 10 Juli 2024.

Sementara itu, KPK, melalui pengungkapan mereka, menyoroti skema yang sengaja mengurangi kualitas banpres demi keuntungan pribadi, yang telah menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap integritas penyaluran bantuan sosial negara.

Selly menekankan bahwa pencegahan korupsi harus diberi prioritas utama oleh pemerintah, dengan mengoptimalisasi metode penyaluran bansos nontunai.

Baca Juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pokir Dana Hibah Pemprov Jatim

Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan sosial mencapai mereka yang membutuhkan, dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Selain dari aspek efisiensi, Selly juga mengangkat isu relevansi dari paket sembako yang terfokus pada beras, sementara Indonesia memiliki keragaman besar dalam konsumsi pangan di seluruh wilayahnya.

"Pemerintah harus lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal masyarakat agar bansos dapat memberikan dampak maksimal dalam penanggulangan krisis kesehatan dan ekonomi," ujarnya dengan tegas.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wulandari Noor

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X