Kontroversi Rencana Kenaikan Pajak oleh Cawapres Gibran Rakabuming, Video Lama Youtube Kembali Viral

PITUTUR.id - Dalam sebuah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), topik yang tak biasa menjadi sorotan, pajak. Cawapres Gibran Rakabuming memaparkan rencana kenaikan pajak yang mendapat respon beragam dari masyarakat.

Debat Cawapres yang berlangsung kemarin menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Bahkan, rencana cawapres Gibran Rakabuming dalam menaikan pajak tersebut dijawab dengan viralnya kembali unggahan video di kanal YouTube @Khabar Syirkah TV dan menjadi buah bibir di media sosial.

Pitutur.id menggali lebih dalam mengenai reaksi masyarakat terhadap rencana kenaikan pajak yang di rencanakan oleh cawapres Gibran Rakabuming dalam debat ini melansir dari video youtube yang kembali viral sebagai berikut:

Baca Juga: Setelah McDonald’s Kini Starbucks Jadi Sasaran Fans Kpop, Gerakan Boikot Produk Pro Israel Makin Gencar di Media Sosial

Dalam konteks sejarah, kebijakan pajak dalam peradaban Islam telah diatur dengan prinsip keadilan.

Hal ini tercermin dalam hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menegaskan, "Janganlah kalian berbuat zalim." Artinya, mengambil harta tanpa izin pemiliknya adalah tindakan yang tidak benar.

Namun, realitas di Indonesia kini berbeda. Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mendapat sorotan tajam.

Baca Juga: Seruan Investigasi Kimia Farma Mencuat di Media Sosial, Ada Apa Dengan Perusahaan Farmasi Pertama di Indonesia Ini?

Meskipun pemerintah menyatakan bahwa angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain, namun masyarakat merasa tekanan ekonomi yang semakin berat.

Muncul pertanyaan, mengapa Indonesia terus mengadopsi sistem kapitalisme dalam kebijakan pajaknya?

Seharusnya, pajak menjadi instrumen untuk mendistribusikan keadilan, bukan sebagai beban tambahan bagi rakyat.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Sebut Berburu di Kebun Binatang, Pratowo Yustinus: Lazim di Dunia Perpajakan

Di bawah sistem kapitalisme, pungutan pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara, bahkan mencapai 80% dari APBN.

Sementara itu, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seharusnya bisa memanfaatkannya sebagai alternatif sumber pendapatan.