PITUTUR.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukkan kejengkelannya terhadap kebiasaan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang masih banyak menggunakan dana APBN, APBD, dan BUMN untuk belanja barang impor.
Dalam sambutannya pada Pembukaan Rakornas Korpri pada Selasa (3/10/2023), Jokowi mengulang kata 'bodoh' yang pernah ia ucapkan sebelumnya terkait hal ini.
"Bagaimana kita mau menggerakkan UMKM, menggerakkan ekonomi kita kalau belanjanya masih tidak berorientasi pada produk dalam negeri?" kata Jokowi.
Baca Juga: Pemerintah Sebut Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dijamin APBN, Jokowi: Tanya Bu Menkeu
Belanja Impor Masih Tinggi
Jokowi menyebut, data yang dimilikinya menunjukkan bahwa porsi dana APBN yang dipakai untuk belanja barang impor masih 31 persen.
Sementara itu, untuk APBD, porsi uang yang digunakan untuk belanja produk impor masih 44 persen.
Di BUMN malah, porsi uang yang dipakai untuk membeli produk impor masih mencapai 54 persen.
"Bodoh sekali kita. Hati-hati saya sampaikan ke semua dinas. Kita kumpulkan pendapatan itu sulit sekali, income daerah, income negara sangat sulit sekali, kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan," kata Jokowi dengan nada kesal.
Baca Juga: Jokowi Bangun IKN, Dari Awal Dicibir hingga Kini Dipuji
Jokowi mengatakan, kebiasaan belanja barang impor harus dikurangi karena tidak memberikan manfaat ke ekonomi dalam negeri, terutama terhadap UMKM.
Belanja impor itu justru menguntungkan negara lain.
"Apa benar kebiasaan seperti ini(belanja impor)? Sekda, sesmen, dirjen sampaikan, ini tidak benar. Mengumpulkan uang ini sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka (negara lain)," ujar Jokowi.
Tidak Hanya Sekali
Artikel Terkait
Jokowi Pilih Bahasa Indonesia, Soeharto Pilih Bahasa Inggris: Beda Gaya Diplomasi di Sidang PBB
Jokowi dan Ma'ruf Amin Beri Apresiasi kepada PDIP, Ini Visi Misi Mereka untuk Indonesia Maju
Jokowi Resmi Luncurkan Kereta Cepat 'Whoosh', Ini Arti Nama, Fasilitas dan Keunggulannya
Jokowi Soal Kemungkinan Kereta Cepat Berlanjut hingga Surabaya: Studi Pemrakarsa Akan Rampung Dua Pekan
Pemerintah Sebut Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dijamin APBN, Jokowi: Tanya Bu Menkeu