Bagian dari Prolegnas Prioritas 2024, Kanwil Kemenkumham Jatim Dukung Pengesahan RUU Paten

PITUTUR.id - Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengungkapkan dukungan penuh terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (RUU Paten).

Dukungan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya hari ini, Jumat 2 Agustus 2024.

Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham Jatim, Dulyono, menyampaikan dukungan tersebut dan merasa terhormat menjadi tuan rumah dalam pembahasan aturan itu.

"Kami sangat mendukung dan merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah untuk membahas RUU Paten ini," kata Dulyono seperti dikutip Pitutur.id dari Kominfo Jatim.

Baca Juga: RUU ASN yang Ditunggu-tunggu Siap Disahkan Sebelum November: Tenaga Honorer dan PPPK Bakal Untung Besar!

Kemudian, Dulyono menambahkan bahwa RUU ini merupakan bagian dari Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dan bertujuan untuk memperbarui pengaturan paten yang ada agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam laporannya, dia menjelaskan pengaturan paten di Indonesia memerlukan pembaruan karena banyak aspek hukum yang belum diakomodasi dalam UU Paten saat ini.

"Sasaran RUU Paten adalah untuk meningkatkan pelindungan dan pelayanan paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan hukum internasional di bidang kekayaan intelektual," ujarnya.

Baca Juga: Kabar Gembira RUU ASN Disahkan, Honorer Asli Siap Jadi PPPK

Dirjen Kekayaan Intelektual, Mien Usihen juga memberikan penjelasan mengenai substansi RUU Paten.

Menurutnya, RUU ini akan mencakup isu-isu terkait inovasi, pembatasan invensi yang terkait dengan program komputer, serta penemuan yang berupa discovery.

Selain itu, akan ada pembahasan tentang batas waktu permohonan paten dan pengaturan terkait sumber daya genetik.

"RUU Paten ini mencakup 22 norma penguatan, termasuk definisi invensi, penemuan yang bukan invensi, serta batas waktu publikasi paten," kata Mien Usihen.

Baca Juga: RUU Penyiaran Dinilai Ancam Kebebasan Pers, Ini Alasannya!