MenpanRB Tegaskan Tak Ada Pungutan Biaya pada Pengadaan ASN atau CPNS 2024

PITUTUR.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2024 tidak akan ada pungutan biaya.

"Prinsip-prinsip ini harus disampaikan ke seluruh calon pelamar ASN bahwa tidak ada pungutan biaya dalam pengadaan ASN. Jadi, tidak ada istilah calo untuk meluluskan menjadi ASN," ujar Anas di Jakarta pada Senin, 29 Juli 2024 seperti dikutip Pitutur.id dari Antara.

Pengadaan ASN tahun ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Regulasi terkait pengadaan ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024, yang mencakup proses seleksi dan penerimaan ASN.

Baca Juga: Seleksi CPNS 2024 Dibuka Besok! Siapkan Hal Penting Ini Agar Lolos Jadi ASN

Anas berharap proses pengadaan kali ini dapat menghasilkan pegawai yang berkualitas tinggi, berkontribusi pada pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memperkuat persatuan bangsa.

"Mudah-mudahan pengadaan ASN ini dilakukan dengan seksama agar kita bisa mendapatkan pegawai ASN yang mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa, memiliki inteligensi yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta mampu mengakselerasi tugas dan fungsi organisasi," katanya.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menjelaskan rincian kebijakan pengadaan PNS tahun 2024.

 Baca Juga: PNS Atau ASN: Apa yang Harus Diketahui Sebelum Pilih Karier di Sektor Pemerintahan?

Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun Anggaran 2024 dan KepmenPANRB Nomor 321 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme seleksi dan nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar.

Subagja juga menambahkan bahwa pengadaan tahun ini memprioritaskan kebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas, lulusan cumlaude, diaspora, serta putra-putri dari daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

"Kebutuhan khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora, putra/putri Papua, putra/putri Kalimantan, serta putra/putri daerah 3T," tutur Subagja menambahkan.

Baca Juga: Inisiatif Pemerintah dalam Penyebaran ASN: Fokus pada Daerah 3T untuk Peningkatan Pendidikan

Rekrutmen tahun ini juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang paling penting adalah di instansi pusat, talenta-talenta baru ini akan diarahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Rekrutmen tahun ini diutamakan untuk merekrut talenta-talenta terbaik di IKN dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik," tambah Subagja.

Untuk PPPK yang telah berpengalaman satu tahun, Subagja menjelaskan bahwa mereka tidak perlu berhenti dari posisi PPPK jika ingin melamar CPNS. Mereka dapat kembali ke PPPK jika tidak diterima sebagai CPNS.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Suharmen, mengingatkan peserta untuk berhati-hati dalam proses administrasi.