Ajak Masyarakat Bangun Daerah, Wabup Sumenep Soroti Dua Hal Ini

PITUTUR.id - Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Dewi Khalifah, mengatakan bahwa untuk membangun daerah, masyarakat secara luas harus memperbaiki beberapa hal.

Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan daerah. Dewi mengatakan, diperlukan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah.

Dewi mengatakan hal tersebut ketika Pemkab Sumenep menyelenggarakan tasyakuran sebagai puncak rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia 2024.

Baca Juga: Pantau Pilkada 2024, Ini 10 Pelanggaran Pemilu yang Rawan Terjadi di Sumenep

“Tasyakuran ini sebagai ungkapan rasa syukur, bahwa kemerdekaan benar-benar hasil perjuangan pahlawan kusuma bangsa, untuk membebaskan bangsa dari tangan-tangan penjajah,” kata Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah pada Syukuran dan Ramah Tamah HUT ke-79 Kemerdekaan RI, di halaman Kantor Bupati, Minggu (18/08/2024) malam, dikutip PITUTUR.id dari laman Pemkab Sumenep.

Ia pun mengatakan, bahwa sebagai generasi penerus, seluruh elemen masyarakat mempunyai kewajiban melanjutkan cita-cita para pendahulu kusuma bangsa.

Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama memberikan sumbangsih karya nyata demi membangun daerah. 

“Kita sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya sekedar mengenang jasa-jasa pahlawan, tetapi meneruskan perjuangan dengan cara mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan,” terangnya.

Baca Juga: Masuk Zona Merah! Bawaslu Bangkalan Minta Naikkan Keamanan di 10 Kecamatan Ini Demi Pilkada 2024 Lancar

Dewi: Dua Hal Ini Berkaitan dengan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian, menurutnya adalah pengentasan kemiskinan.

Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Sumenep setiap tahun menurun, karena itulah, semua elemen hendaknya bersama-sama untuk menurunkan angkanya dari tahun sebelumnya.

“Salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan dengan mengembangkan UMKM di setiap desa,” ujarnya.

Selain itu, masalah terkait pembangunan daerah yang kedua adalah soal pernikahan anak usia dini masih terjadi di tengah masyarakat.

Adapun dampaknya tidak hanya pada sektor pendidikan saja, tetapi juga faktor kesehatan terutama tengkes (stunting).