Meski Sukses Turunkan Angka Stunting, Ternyata Honor Personil TPK di Bangkalan Segini

PITUTUR.id - Dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk 817 Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada tahun 2021 lalu.

Pembentukan TPK tersebut merupakan tim turunan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Sebanyak 2.451 personil tergabung dalam 817 TPK tersebut. Masing-masing TPK terdiri dari tiga orang dari tiga unsur yang berbeda, yakni Bidan Desa, Kader Penggerak PKK desa dan kader Penyuluh Keluarga Berencana (KB).

Baca Juga: Pemkab Bangkalan Terjunkan Ribuan Personil TPK untuk Turunkan Angka Stunting, Ini Hasilnya

Pembentukan TPK dengan ribuan personil tersebut dinilai sukses menurunkan angka prevalensi stunting di Bangkalan dalam dus tahun terakhir.

Penurunnya pun cukup signifikan, selama dua tahun terkahir, angka prevalensi stunting di Bangkalan turun sebanyak 28,7 persen. Rinciannya, tahun 2022 turun 12,7 persen dan tahun 2023 turun 16 persen.

Sehingga prevalensi stunting di Bangkalan pada tahun 2021 berada di angka 38,9 persen turun menjadi 10,2 persen pada tahun 2023.

Ternyata, dalam melaksanakan tugasnya, ribuan personil TPK itu mendapatkan honor dan biaya operasional dari pemerintah.

Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-P3A) Bangkalan H. Sudiyo mengatakan, setiap TPK mendapatkan honor sebesar Rp330 ribu per bulan selama 10 bulan.

Baca Juga: Ternyata Ini Kunci Sukses Pemkab Bangkalan Turunkan Prevalensi Stunting Hingga Raih Penghargaan dari BKKBN

"Honornya ini dari kementerian yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing," ujarnya.

Selain gaji, ribuan personil TPK itu juga mendapatkan biaya operasional dalam bentuk pulsa. Masing-masing mendapatkan Rp100 ribu per bulan selama 10 bulan dalam setiap tahunnya.

Selain itu, lanjut Sudiyo, tim yang bertugas mendampingi keluarga itu juga diberikan anggaran untuk menjalankan programnya.

Namun mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan itu tidak menyebutkan jumlah anggaran yang disediakan untuk program penurunan angka prevalensi stunting itu.