KPK Dorong Hibah Pelabuhan Waisai untuk Tingkatkan Potensi Pariwisata

PITUTUR.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan Korsup Wilayah V, aktif memfasilitasi percepatan proses hibah aset Pelabuhan Waisai oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Upaya ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan status Pelabuhan Waisai menjadi pelabuhan umum yang mampu menarik lebih banyak kapal, termasuk kapal wisata asing, yang diharapkan dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami berkomitmen untuk menjadikan Pelabuhan Waisai sebagai ikon pariwisata Raja Ampat yang lebih menarik dan berdaya saing global," ungkap Dian Patria, Kepala Satgas Korsup Wilayah V. 

Dalam kunjungan terakhirnya, KPK menemukan berbagai permasalahan di Pelabuhan Waisai, seperti infrastruktur yang kurang terurus dan masalah administratif terkait pengelolaan dan pendapatan.

Baca Juga: Rajanya Pariwisata! Inilah Alasan Mengapa Raja Ampat Menjadi Wisata yang Diminati oleh Penyelam di Seluruh Dunia

Proses hibah aset Pelabuhan Waisai diharapkan dapat segera diselesaikan untuk memulai perbaikan yang diinginkan.

"Kami sedang menunggu SK Hibah dari Bupati Raja Ampat dan menargetkan serah terima sebelum 17 Agustus 2024," ujarnya.

Selain itu, KPK juga menegaskan pentingnya integrasi pengelolaan pelabuhan dalam satu pintu untuk menghindari potensi korupsi dan mempercepat upaya menuju "surga" pariwisata Indonesia di Raja Ampat.

Pemda Raja Ampat yang telah siap untuk menyerahkan aset Pelabuhan Waisai kepada pemerintah pusat berharap langkah ini dapat mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Baca Juga: Jangan Stres Perantau yang Tak Bisa Mudik, Pesona Raja Ampat Berada di Pantai Malang yang Siap Jadi Penggantinya

Di sisi lain, berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kemenhub, sepakat untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi aset dan meningkatkan status Pelabuhan Waisai sebagai Pelabuhan Umum.

Kolaborasi antara Pemkab Raja Ampat dan Kemenhub diharapkan dapat memastikan pengelolaan pelabuhan yang lebih efektif dan transparan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Dengan adanya dukungan penuh dari KPK dan komitmen semua pihak terkait, diharapkan Pelabuhan Waisai dapat segera memenuhi standar internasional dan menjadi magnet pariwisata utama di Indonesia.***