Bahas APBD Perubahan, Pemkab Bangkalan Naikkan Target PAD 2024 Jadi Rp 407 Miliar

PITUTUR.id - Pemerintah Kabupaten Bangkalan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 menjadi sebesar Rp407.044.992.373.

Rencana peningkatan target PAD tersebut tertuang dalam nota pengantar perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PAPBD) Bangkalan tahun 2024 yang dibacakan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bangkalan, Kamis 25 Juli 2024. 

Dalam nota pengantar PAPBD tersebut, target PAD Bangkalan tahun 2024 sebesar Rp353.064.954.785 naik sebesar Rp 53.980.037.588 atau naik sekitar 15,29 persen. 

Baca Juga: Status Siaga Darurat Kekeringan Ditetapkan, Pemkab Bangkalan Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Puluhan Desa

Selain PAD, sektor yang lain seperti belanja daerah secara umum juga mengalami kenaikan sebesar 5,51 persen dari alokasi sebelum perubahan. 

Peaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Irman Gunadi mengatakan, rancangan perubahan APBD Bangkalan tahun 2024 merupakan wujud refleksi dari aktivitas yang direncanakan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2024.

Perubahan APBD tersebut didasari oleh perubahan rencana kerja pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2024 terkait rumusan kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Baca Juga: Pemkab Bangkalan Berencana Lakukan Perampingan OPD, Ini Alasannya

"APBD disusun dengan dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atas pertimbangan kemampuan keuangan daerah," ujar Irman. 

Meski demikian, Irman mengungkapkan, tema pembangunan perubahan APBD Bangkalan tahun 2024 tidak mengalami perubahan, yakni "Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan tata kelola pemerintahan yang inklusif melalui pembangunan infrastruktur dan ekonomi".

Dengan tema tersebut, Pemkab Bangkalan menetapkan empat prioritas pembangunan yang ingin dicapai, antara lain:

Baca Juga: Siap-siap! Bangkalan Bakal Jadi Kawasan Industri, Ini Kata Pj Bupati

1. yakni pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal-lokal, penanganan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja. 

2. Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana.