Geledah Rumah Anggota DPRD Jatim, KPK Menyita Uang Ratusan Juta dan Ponsel

Photo Author
- Kamis, 11 Juli 2024 | 22:09 WIB
KPK menyita uang ratusan juta dan ponsel saat menggeledah rumah anggota DPRD Jawa Timur, Mahfud. (Foto: Instagram/@official.kpk)
KPK menyita uang ratusan juta dan ponsel saat menggeledah rumah anggota DPRD Jawa Timur, Mahfud. (Foto: Instagram/@official.kpk)


PITUTUR.id
- Kemarin, Rabu, 10 Juli 2024, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.

Rumah yang menjadi target penggeledahan diduga milik Mahhud, anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman, membenarkan penggeledahan tersebut. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa penggeledahan berlangsung di rumah Mahfud yang berada di Perumahan IMC Bangkalan.

"Ya, rumahnya yang digeledah berada di IMC. Sedangkan di Kecamatan Geger, tidak ada penggeledahan," katanya pada Rabu, 10 Juli 2024.

Baca Juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pokir Dana Hibah Pemprov Jatim

Fatkurrahman juga menyampaikan bahwa dalam penggeledahan itu, penyidik KPK membawa sejumlah uang dalam pecahan Rp20 ribu. Jumlah total uang yang disita dari rumah Mahfud mencapai Rp300 juta.

Namun, dia membantah bahwa Mahfud telah dibawa oleh penyidik KPK. Ia menegaskan bahwa Mahhud masih berada di rumahnya.

"Mahfud tidak dibawa oleh penyidik. Ia masih berada di rumahnya," ujar Fatkurrahman.

Kasus ini menambah daftar panjang penggeledahan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga: Usai Periksa Rumah Calon Bupati Bangkalan 2024, KPK Geledah Kediaman Anggota Pokmas

Meski begitu, rincian lebih lanjut mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Mahfud belum diungkapkan oleh pihak KPK. Publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidikan ini, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Dengan adanya penggeledahan ini, diharapkan semua pihak, terutama pejabat publik, semakin menyadari pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka.

Dukungan dari partai politik dan masyarakat juga diharapkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wulandari Noor

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X