Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Laporan DPP Foksi Atas Saudara dan Tiga Narasumber Film Dirty Vote

PITUTUR.id -- Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 12 organisasi mengecam langkah Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara pengisi film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.

Langkah itu merupakan upaya untuk membungkam pihak-pihak yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu dan menghambat hak publik untuk mengakses informasi maupun partisipasi publik melakukan kontrol sosial atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Film dokumenter Dirty Vote karya sutradara Dandhy Laksono dan diisi oleh tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti tersebut diluncurkan Minggu 11 Februari 2024.

Baca Juga: Berikut ini 7 Ulasan Keseluruhan Dirty Vote, Film Dokumenter yang Trending Nomor 1 di Pencarian X

Hingga 18 Februari 2024, film telah ditonton 20 juta kali di YouTube melalui tiga akun: Dirty Vote, PSHK Indonesia dan Abraham Samad.

DPP Foksi melaporkan tim yang terlibat dengan Pasal 287 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana film Dirty Vote dianggap melanggar ketentuan di masa
tenang Pemilu.

Para pelapor menuding Dirty Vote sebagai black campaign atau kampanye hitam terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca Juga: Film Dirty Vote Membongkar Kejinya Permainan Dalam Pemilu Tahun 2024, Bagaimana Tanggapan Masyarakat?

Narasi ini menggunakan dalih waktu peluncuran Dirty Vote yang bertepatan dengan masa tenang sebelum pemungutan suara Pemilu 2024.

Seluruh tuduhan yang disampaikan oleh DPP Foksi adalah keliru.

Pertama, dokumenter Dirty Vote sesungguhnya diproduksi secara kolaboratif oleh jurnalis dan organisasi masyarakat sipil di antaranya AJI,

Bangsa Mahardhika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace, ICW, JATAM, Jeda untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, WALHI, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal dan YLBHI.

Baca Juga: Viral Film Kontroversial Dirty Vote Membuka Aib Negara Menggegerkan Media Sosial

Pembiayaan film ini juga berasal dari sumbangan individu dan organisasi masyarakat sipil.