Pendapatan Turun 50 Persen, Kini Twitter Kembali Izinkan Iklan Politik di Platformnya

PITUTUR.id - Setelah menerapkan larangan iklan politik pada tahun 2019, Twitter saat ini telah melonggarkan aturan tersebut dan memungkinkan para kandidat dan partai politik untuk memasang iklan di platformnya.

Perubahan kebijakan Twitter ini datang menjelang pemilihan umum di Amerika Serikat pada tahun 2024.

Namun, belum ada informasi detail mengenai jenis iklan politik mana yang akan dilarang di platform media sosial ini.

Menurut laporan dari Engadget pada Rabu (30/8/2023), Twitter akan memberlakukan kebijakan khusus terkait iklan politik berbayar.

Kebijakan ini mencakup larangan terhadap promosi konten palsu serta konten yang dapat mengancam kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Baca Juga: Tega! Ayah di Tangerang Setubuhi Anak Kandung Sebanyak 100 Kali, Apa Alasannya?

Selain itu, Twitter berencana untuk mendirikan pusat transparansi periklanan global, yang akan memungkinkan pengguna untuk melacak iklan politik di platform tersebut.

Perubahan kebijakan ini diharapkan akan memiliki dampak yang signifikan pada pemilihan umum tahun 2024.

Tak hanya itu, Twitter juga sedang membentuk sebuah tim yang bertanggung jawab atas kebijakan keselamatan dan pemilihan umum.

Tim ini akan bekerja untuk mencegah manipulasi konten, mendeteksi akun-akun yang tidak autentik, dan mengatasi potensi ancaman yang mungkin muncul di platform tersebut.

Sebagai informasi, pada tahun 2019, CEO saat itu, Jack Dorsey, menyatakan bahwa jangkauan politik seharusnya diperoleh, bukan dibeli.

Namun, pandangan ini berubah pada Januari 2023 ketika perusahaan mengizinkan iklan yang berkaitan dengan isu-isu penting, yang dapat mendorong percakapan di kalangan publik.

Keputusan untuk membuka kembali pintu bagi iklan politik ini juga diharapkan akan menguntungkan bisnis iklan Twitter, yang mengalami penurunan hingga 50 persen setelah akuisisi oleh Elon Musk.

Baca Juga: Memanas! Korea Utara Saling Provokasi dengan Korsel, Amerika dan Jepang