Hadiri Musrenbag Polri, Menpan-RB Dukung Transformasi Layanan Digital Polri

PITUTUR.id - Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa transformasi yang dijalankan oleh Polri harus mengacu pada pada grand design kelembagaan, digitalisasi, serta budaya dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal tersebut diungkapkan oleh Anas saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2024 di Jakarta, Selasa 9 Juli 2024 kemarin.

Tujuan dari dijalankannya transformasi itu menurut Anas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing sehingga peran polisi bisa berjalan sesuai dengan semestinya.

Dia menjelaskan, untuk mencapai tujuan itu maka polisi harus mampu mewujudkan peran dan membangun kepercayaan publik dengan cara mendorong perwujudan polisi humanis yang berorientasi pada pelayanan citizen centric.

Baca Juga: MenPAN-RB Jawab Pertanyaan Soal Mundurnya Seleksi CPNS 2024

"Polisi humanis berperan penting dalam membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat," ujarnya saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dilansir dari laman Menpan RB, untuk menjadi instansi pemerintahan yang disegani dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Maka Polri setidaknya harus memperkuat penguasaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti yang dilakukan oleh Denmark, Australia, dan Amerika Serikat.

Anas beranggapan bahwa pelayanan yang ada sekarang cukup rumit dan harus melalui proses panjang. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut tantangan layanan digital harus segera diperbaiki dan dioptimalisasi.

"Nantinya masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi KTP," ungkap Anas.

Baca Juga: Menpan RB Kembali Undur Seleksi CPNS 2024

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku jika transformasi digital sebagai bagian dari pelayanan publik terus didorong, dibuktikan dengan proses bisnis layanan perizinan penyelenggaraan event yang semula 180 hari kerja menjadi 14 hari.

"Institusi Polri dan transformasi digital sebagai bagian dari pelayanan publik terus kita dorong, termasuk tugas untuk menyatukan semua portal dalam satu sistem untuk memudahkan pelayanan," tegas Kapolri dalam acara Musrenbang Polri 2024.***