Bagaimana Jika Calon Tunggal Kalah di Pilkada 2024? Ini Jawaban KPU

PITUTUR.id - Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan segera digelar di seluruh daerah di Indonesia pada 27 November 2024 mendatang.

Setiap daerah telah memunculkan pasangan calon yang berbeda-beda jumlahnya. Namun, ada pula daerah yang hanya diisi oleh paslon tunggal.

Lantas bagaimana jika calon tunggal tersebut kalah di Pilkada 2024?

Baca Juga: Dua Paslon Cabup-Cawabup Sumenep 2024 Selesai Jalani Tes Kesehatan

Jawabannya ternyata termuat dalam Pasal 54 D ayat 3 yaitu dilakukan Pilkada ulang di tahun berikutnya atau dilakukan sesuai jadwal lima tahun sekali.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat dihubungi di Jakarta pada Minggu, 1 September 2024.

“Jika nanti diselenggarakan di tahun berikutnya berarti pemilihan akan diselenggarakan pada bulan November 2025," kata Idham dilansir Pitutur ID dari Antara.

Baca Juga: Tak Hanya Didukung Banyak Partai, Khofifah Indar Parawansa Juga Didoakan Ulama dan Ribuan Jamaah di Sidoarjo

Idham juga menjelaskan bahwa berdasarkan aturan, calon tunggal harus mendapat lebih dari 50 persen suara sah.

Namun menurutnya, jika ternyata calon tunggal tersebut tidak memenuhi suara yang ditetapkan, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat (Pj).

“Jika hasil pemilihan nanti, di mana calon tunggal tidak memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka pemerintah menugaskan penjabat gubernur, bupati, atau wali kota," ujarnya.

Baca Juga: Bacabup Lukman Sowan ke Ulama Jelang Pilkada 2024, Minta Restu Pencalonannya

Dengan demikian, terdapat dua alternatif yang bisa dilakukan apabila calon tunggal kalah di Pilkada 2024.

Kedua alternatif tersebut adalah menggelar Pilkada ulang di tahun berikutnya dan kebijakan itu dilaksanakan sesuai jadwal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 3 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2015 di mana penyelenggaraan pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali.