Sama-sama Kritik Rezim Jokowi, Inilah Perbedaan Sikap UNDIP dan UNS yang Kentara

PITUTUR.id -- Seruan kampus mengkritik rezim Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas.

Pantauan pitutur.id Rabu 7 Februari 2024, terdapat dua kampus besar di Indonesia yang ikut menyatakan sikap atas kondisi demokrasi Indonesia.

Dua universitas tersebut antara lain Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan Universitas Sebelas Maret (UNS).

Baca Juga: UGM dan UII Layangkan Pernyataan Sikap dan Petisi Tegur Presiden Jokowi Agar Kembali Berdemokrasi

UNDIP membacakan pernyataan sikap di Taman Inspirasi UNDIP.

Dalam surat terbuka UNDIP, pihaknya menilai adanya pelanggaran etika dalam berdemokrasi yang terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Para akademisi dan mahasiswa UNDIP menyerukan lima poin penting.

Baca Juga: Mahfud MD Umumkan Mengundurkan Diri dari Kabinet Jokowi, Apa Sebenarnya Tugas dan Fungsi Menkopolhukam?

Seruan pertama disampaikan kepada penyelenggara negara untuk mengembalikan hukum seperti tujuan pembentukannya, yaitu guna mencapai cita-cita luhur.

"Hukum sejatinya dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, bukan untuk mencapai tujuan kekuasaan belaka," demikian dikutip dari dokumen pernyataan sikap civitas academica Undip yang diterima pitutur.id, Rabu.

Seruan berikutnya memastikan penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai, tanpa intimidasi dan ketakutan serta sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, sekaligus tanggung jawab masing-masing.

Baca Juga: Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud MD Mengaku Sudah Kemasi Seluruh Barang Pribadi dari Rumah Dinas Menkopolhukam

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk kembali kepada penegakan pilar-pilar demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Mereka mengingatkan bahwa kondisi kehidupan berdemokrasi yang berjalan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan mengalami kemunduran, bakal menjadi pelajaran buruk bagi generasi mendatang.