Pemilihan Umum dan Perubahan Penting dalam Pemerintahan

PITUTUR.id - Pada tahun 2023, dunia politik Indonesia dipenuhi dengan manuver dan strategi menjelang pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan akan membuka pendaftaran bagi calon presiden mulai September 2023.

Salah satu peristiwa politik yang menarik perhatian publik adalah ketika Nasional Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk maju saat pemilu 2024.

Baca Juga: Kaleidoskop Perubahan Iklim 2023: Dampak, Mitigasi, dan Kebijakan

Kebijakan Baru yang Berdampak Luas

Pemerintah Indonesia menetapkan tujuh arah kebijakan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Kebijakan ini mencakup peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Atlet dan Tim yang Meraih Medali di Kompetisi Internasional

Tujuh arah kebijakan prioritas tersebut meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, ekonomi hijau, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Isu-isu Politik yang Menjadi Perdebatan Publik

Terdapat tiga isu politik yang menjadi tantangan terbesar konsolidasi demokrasi dalam eskalasi politik Indonesia pada 2023.

Isu pertama terkait politik identitas; kedua, misinformasi terkait berita bohong (hoaks); dan ketiga, ujaran kebencian ("hate speech") terutama terkait politik identitas.

Baca Juga: Gaya Busana yang Populer di Kalangan Selebriti dan Influencer