Kisah Pelik Wisata Pulau Komodo Melawan Proyek Pemerintah Pengembangan Wisata Premium, Warga: Kami Dijajah Di Negeri Sendiri

Pitutur.id - Saat ini Pulau Komodo menghadapi kontroversi serius sehubungan dengan upaya konservasi yang mengusik masyarakat asli.

Fokus pembangunan wisata premium telah menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat dan ketersediaan air bersih.

Sementara proses penggusuran yang melibatkan kekuatan polisi dan tentara menambah ketegangan di pulau ini.

Baca Juga: Begini Upaya PMI Bangkalan Mengatasi Defisit Darah di Tengah Dukungan Pemerintah yang Tak Memadai

Pemerintah Indonesia telah menilai Pulau Komodo sebagai potensi besar dalam pengembangan wisata premium, yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan nasional.

Namun, dalam implementasi rencana ini telah menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat asli yang telah tinggal di pulau ini selama berabad-abad.

Pembangunan infrastruktur pariwisata premium telah menyebabkan terjadinya pemusatan lahan dan sumber daya alam, menyebabkan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap mata pencaharian tradisional mereka, seperti perikanan dan pertanian.

Baca Juga: Tanggapan Masyarakat Hadapi Krisis Air di Labuan Bajo: Sumber Kehidupan Kami Berada di Air Sumur 

Ketersediaan air bersih juga menjadi masalah serius, karena sumber-sumber air alami semakin berkurang akibat penggunaan yang berlebihan untuk kepentingan pariwisata.

Selain itu, proses penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah, seringkali dengan melibatkan kekuatan aparat hukum telah menimbulkan ketegangan dan protes dari masyarakat asli.

Mereka merasa terpinggirkan dan tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

"Kami dijajah di negeri sendiri, dan selama ini kami juga tidak membahayakan,"ucap salah satu masyarakat.

Baca Juga: Tiktoker Ini Bagikan Pengalamannya Saat Berlibur ke Labuan Bajo dengan Open Trip: Sumpah Ribet Banget

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat asli, mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan mereka, serta memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan wisata premium.