Terancam! Ribuan Tenaga Honorer Bangkalan Akan Dihapus, Tapi Pemkab Siapkan Langkah Ini

PITUTUR.id - Pemerintah Indonesia berencana menghapus tenaga honorer dalam struktur kepegawaian negara pada akhir tahun 2024 ini.

Wacana tersebut dimuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Oktober 2023 lalu.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut, tidak sedikit tenaga kerja honorer yang akan kehilangan pekerjaanya termasuk di Kabupaten Bangkalan.

Baca Juga: 471 Formasi CPNS 2024 Kabupaten Situbondo: Guru Honorer Jadi Prioritas

Di Bangkalan sendiri, berdasarkan data tahun 2022, setidaknya ada 6.800 tenaga honorer yang sudah masuk ke dalam database BKN.

Namun, di tahun berjalan sudah berkurang karena mereka sebagian sudah ada yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Pperjanjian Kerja (PPPK).

Dari data tersebut, sebanyak 2.900 tenaga honorer yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga: 838 Formasi CPNS 2024 Kota Bandung Siap Dibuka untuk Honorer dan Fresh Graduate

Dengan demikian, akan ada 2.900 orang di Bangkalan yang akan kehilangan pekerjaannya ketika nanti kebijakan penghapusan tenaga honorer itu benar-benar dilakukan.

Untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berencana membuat skema pembiayaan ribuan tenaga honorer tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M Edie. Menurutnya, pembiayaan ribuan tenaga honorer tersebut akan dialihkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca Juga: Rekomendasi Kuliner Bangkalan yang Wajib Dinikmati Saat Liburan ke Pulau Garam

Jika masih belum mencukupi, maka akan dialihkan ke Outsourcing dan pekerjaan di tempat lain, sehingga tidak menambah angka pengangguran di Bangkalan.

"Kurang lebih 2.900 tenaga honorer yang harus kita biayai, nanti kita alihkan ke BLUD dan Outsourcing atau nanti bekerja di lain tempat," ujarnya.